Breaking

Wednesday, May 30, 2018

[ MAKALAH ILMIAH ] Judul Upaya Bela Negara - PKN


KATA PENGANTAR



Assalamu’alaikum Wr.Wb
Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia- Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Makalah ini dengan judul, “ Upaya Bela Negara , Pertahanan dan Keamanan Negara ”.
Makalah ini disampaikan untuk memenuhi kelengkapan syarat penilaian mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Tak lupa penulis juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan makalah ini.
Penulis mengharapkan semoga makalah ini dapat menambah lebih banyak wawasan dan pengetahuan bagi pembaca. Penulis menyadari banyak kekurangan dalam penulisan Makalah ini . Kritik dan saran yang sifatnya membangun, sangat penulis harapkan demi kesempurnaan makalah ini.
Wassalamu’alaikum Wr.Wb


                                                                                  Tangerang, 30 Mei 2018



                                                                                   Penyusun


DAFTAR ISI






PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang


Setiap bangsa dan negara di dunia ini senantiasa berusaha untuk mewujudkan cita-cita dan kepentingan nasionalnya.  Demikian juga halnya dengan bangsa dan negera Indonesia.  Dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke 4, tujuan bangsa Indonesia membentuk suatu pemerintahan negara adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, dalam wadah Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila.
Guna menjamin tetap tegaknya Negara Republik Indonesia dan kelangsungan hidup bangsa dan negara, maka sumber daya manusia menjadi titik sentral yang perlu dibina dan dikembangkan sebagai potensi bangsa yang mampu melaksanakan pembangunan maupun mengatasi segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) yang berasal dari dalam maupun luar negeri.
Salah satu upaya pembinaan potensi sumberdaya manusia agar mampu menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dapat dilakukan melalui pembelaan negara, sebagaimana yang tercantum dalam pasal  27 ayat (3) dan pasal 30 UUD 1945.

1.2 Rumusan Masalah


1.      Apa yang dimaksud dengan bela negara dan pertahanan negara?
2.      Sebutkan jenis-jenis ancaman negara !
3.      Mengapa bela Negara dapat diselenggarakan melalui Pendidikan Kewarganegaraan  ?
4.      Apa saja tugas dan fungsi TNI dan POLRI ?
5.      Apa dasar hukum Bela Negara ?
6.      Apa hak dan kewajiban bela negara ?

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Bela Negara

Bela Negara adalah  sikap dan perilaku warga Negara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara serta keyakinan akan pancasila sebagai ideologi Negara guna menghadapi ancaman baik yang berasal dari luar maupun dari dalam negeri yang membahayakan dan mengancam kedaulatan baik kedaulatan di bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan dan Keamanan Negara. Memperkuat Pertahanan Bela Negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjalin hidup bangsa dan negara yang seutuhnya.
Unsur Dasar Bela Negara :
1.    Cinta Tanah Air
2.    Kesadaran Berbangsa & bernegara
3.    Yakin akan Pancasila sebagai ideologiI negara
4.    Rela berkorban untuk bangsa & negara
5.    Memiliki kemampuan awal Bela Negara

Kesadaran bela negara adalah satu hal yang esensial dan wajib dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia (WNI), sebagai wujud penunaian hak dan kewajibannya dalam upaya bela negara. Kesadaran bela negara menjadi modal dasar sekaligus kekuatan bangsa, dalam rangka menjaga keutuhan, kedaulatan serta kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengatur tentang Upaya Bela Negara yaitu ketentuan Pasal 27 Ayat (3): “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara,” dan Pasal 30 Ayat (1): “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.”
Upaya bela negara wajib dilakukan dalam kerangka pembinaan kesadaran bela negara sebagai sebuah upaya untuk mewujudkan WNI yang memahami dan menghayati serta yakin untuk menunaikan hak dan kewajibannya. Bangsa Indonesia ingin pula mempunyai peradaban yang unggul dan mulia. Peradaban demikian dapat dicapai apabila masyarakat dan bangsa kita juga adalah masyarakat dan bangsa baik (good society and nation), damai, adil dan sejahtera, sebagaimana yang telah diwasiatkan oleh para pendiri bangsa (founding fathers) dalam Pembukaan UUD 1945. Di sisi lain, bahwa UUD 1945 memberikan landasan serta arah dalam pengembangan sistem dan penyelenggaraan pertahanan negara. Substansi pertahanan negara yang terdapat dalam UUD 1945 diantaranya adalahpandangan bangsa Indonesia dalam melihatdiri dan lingkungannya, tujuan negara, sistem pertahanan negara, serta keterlibatan warga negara. Hal ini merefleksikan sikap bangsa Indonesia yang menentang segala bentuk penjajahan, yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusian, keadilan dan kesejahteraan.
Selanjutnya, UUD 1945 menetapkan Sistem Pertahanan Negara (Sishanneg) yang menempatkan rakyat sebagai pemeran yang vital, dan pertahanan negara dilaksanakan dengan Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata). Kemudian Sishankamrata dijabarkan dalam Sishanneg, menjadi Sishanneg yang bersifat semesta. Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan pada keutuhan bangsa dan negara.
Makna yang terkandung dalam Sishankamrata: “rakyat adalah yang utama dan dalam kesemestaan,” baik dalam semangat atau dalam mendayagunakan segenap kekuatan dan sumber daya nasional, untuk kepentingan pertahanan dalam membela eksistensi NKRI. Keikutsertaan rakyat dalam Sishanneg pada dasarnya adalah perwujudan dari hak dan kewajiban setiap warga Negara untuk ikut serta dalam usaha-usaha pertahanan negara. Keikutsertaan warga negara dalam pertahanan negara adalah wujud kehormatan warga negara untuk merefleksikan haknya. Keikutsertaan warga negara dalam upaya pertahanan negara dapat secara langsung, yakni menjadi prajurit sukarela Tentara Nasional Indonesia (TNI), tetapi dapat juga secara tidak langsung, yakni dalam profesinya masing-masing yang memberikan kontribusi pada pertahanan negara (termasuk pendidik), atau menjadi prajurit wajib.
Bela negara sesungguhnya adalah salah satu pembentuk jatidiri dan kepribadian bangsa Indonesia yang bertanggung jawab, sadar hak dan kewajiban sebagai warga negara, cinta tanah air, sehingga mampu menampilkan sikap dan perilaku patriotik dalam wujud bela negara. Jiwa patriotik demi bangsa dan negara yang tampil dalam sikap dan perilaku warga negara, yang sadar bela Negara adalah bangun kekuatan bela negara dalam Sishanneg.

2.1.1 Dasar Hukum Bela Negara

DASAR  HUKUM  BELA NEGARA
1. UUD 1945 Pasal 27 Ayat (3) :” Bahwa tiap warga Negara behak dan wajib ikut serta dalam upaya bela Negara”.
2. UUD  1945 Pasal 30 Ayat (1) dan (2) :”Bahwa tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha Pertahanan dan Keamanan Negara, dan Usaha Pertahanan dan Keamanan Negara dilaksanakan melalui Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta oleh TNI dan Kepolisian sebagai Komponen Utama, Rakyat sebagai Komponen Pendukung”.
3. UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 6B :” Setiap Warga Negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara, sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.
4. UU No.3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara Pasal 9 Ayat (1) :” Setiap Warga Negara Berhak dan wajib ikut serta dalam upaya Bela Negara yang diwujudkan dalam Penyelenggaraan Pertahanan Negara”.
5. UU No.3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara Pasal 9 Ayat (2) :” Keikutsertaan warga Negara dalam upaya bela Negara dimaksud ayat (1) diselenggarakan melalui :
Ø  Pendidikan Kewarganegaraan
Ø  Pelatihan dasar kemiliteran
Ø  Pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib dan
Ø  Pengabdian sesuai dengan profesi.

2.1.2 Peran Pendidikan Bela Negara

Peranan Pendidikan Kesadaran Bela Negara dalam Pertahanan Negara. Sesuai dengan pasal 9 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun2002 penyelenggaraan pertahanan Negara, dapat dilakukan melalui pendidikan Kewarganegaraan; pelatihan dasar militer secara wajib;pengabdian sebagi prajurit Tentara Nasional Indonesia secara cukarela atausecara wajib; kewajiban manjadi Komponen cadangan; kewajiban menjadikomponen pendukung; dan pengabdian sesuai dengan profesi.Pendidikan kesadaran bela negara merupakan pendidikan dasar belanegara. Pendidikan dasar pada suatu negara lazimnya disebut Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan Kesadaran Bela Negara yang merupakanpendidikan dasar bela negara, dan merupakan bagian dari kompnen sistempertahanan negara sangat diperlukan dalam menghadapi ancaman militermaupun nonmiliter.

2.2 Pertahanan Negara

Pertahanan negara disebut juga pertahanan nasional adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

2.2.1   Hakikat Pertahanan Negara

Sejarah pertahanan negara, adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penghayatan aspirasi perjuangan bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan dan tujuan nasionalnya sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu: (1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) Memajukan kesejahteraan umum, (3) Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (4) Ikut serta melakukan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Pertahanan negara pada hakikatnya adalah segala upaya pertahanan yang bersifat semesta, yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan akan kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan Negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat (survival of the nation and survival of the state). Sedangkan kesemestaan mengandung makna pelibatan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh.
Upaya pertahanan yang bersifat semesta adalah model yang dikembangkan sebagai pilihan yang paling tepat untuk pertahanan Indonesia yang diselenggarakan dengan keyakinan pada kekuatan sendiri serta berdasar atas hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan negara. Meskipun Indonesia telah mencapai tingkat kemajuan yang cukup tinggi nantinya, model itu tetap menjadi pilihan strategis untuk dikembangkan, dengan menempatkan warga negara sebagai subjek pertahanan negara sesuai dengan perannya masing-masing.
Sistem Pertahanan Negara yang bersifat semesta bercirikan kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan. Ciri kerakyatan mengandung makna bahwa orientasi pertahanan diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Ciri kesemestaan mengandung makna bahwa seluruh sumber daya nasional didayagunakan untuk upaya pertahanan. Sedangkan ciri kewilayahan mengandung makna bahwa gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah NKRI, sesuai dengan kondisi geografi sebagai negara kepulauan.
Usaha untuk menjaga dan mempertahankan keutuhan wilayah (territorial integrity) sesuatu negara sangat erat hubungannya dengan hak keberadaan suatu negara (the right of national or state existence) yang dijamin dalam hukum internasional. Oleh sebab itu, hak utama dari suatu negara adalah keutuhan (integrity) dari personalitasnya (kepribadian dan entitasnya) sebagai negara, sebab keberadaan suatu negara adalah kondisi yang sangat penting dari hak apa pun yang dituntut oleh negara itu.
Kemudian, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku, negara juga mempunyai hak sepenuhnya untuk menjaga dan mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan dan keutuhan wilayahnya. Pemahaman arti hak keberadaan suatu negara termasuk hak untuk dapat mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu, bahkan tindakan dengan resiko apapun, seperti tindakan refresif, apabila cara-cara melalui perundingan, penyelesaian secara hukum atau cara-cara damai lainnya memang tidak lagi dapat berhasil dilakukan. Tindakan semacam itu, adalah tindakan terakhir (the last resort) dapat saja dilakukan dalam rangka hak suatu negara untuk membela diri (the right to self defence), sebab adanya ancaman yang dapat mengancam kedaulatan, kemerdekaan dan keutuhan wilayahnya.
Negara mempunyai kedaulatan dan yurisdiksi sepenuhnya pada wilayahnya sebagai satu kesatuan yang menyeluruh. Dengan demikian, maka negara itu mempunyai hak penuh di dalam mempertahankan keutuhan wilayahnya dari segala ancaman, baik yang datangnya dari dalam atau dari luar. Oleh sebab itu, dikatakan bahwa apa yang dilakukan kekuasaan negara atau yurisdiksinya pada berbagai wilayahnya itu adalah kelengkapan dan eksklusif. Dikatakan lengkap sebab negara itu dapat mempunyai akses pada semua wilayah negara itu, termasuk semua penduduk yang berada di wilayah itu tanpa memandang nasionalitasnya. Yurisdiksi negara pada wilayahnya yang bersifat eksklusif itu diartikan bahwa tidak ada fihak manapun termasuk negara lain yang mempunyai hak untuk memaksakan yurisdiksinya pada wilayah itu.
Dengan demikian, tanpa mengurangi prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku, wilayah suatu negara tidak bisa diganggu gugat (the inviolability of territories of states). Kewajiban untuk menghormati keutuhan wilayah sesuatu negara juga telah dicantumkan dalam Deklarasi Prinsip-prinsip tentang Hukum Internasional yang telah disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 24 Oktober 1970 (General Assembly Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Co-operation Among States in Accordance with the Charter of the United Nations). Istilah “keutuhan wilayah” ini juga telah dimasukkan sebagai prinsip tidak diganggugugatnya perbatasan antar negara (principle of inviolability of frontiers).
Di sisi lain, bangsa Indonesia menempati geografi yang luas dan pada posisi yang strategis (posisi silang) dengan jumlah penduduk yang besar, dan mempunyai sumber kekayaan alam yang berlimpah-ruah. Karena itu, dengan modal dasar pembangunan itu, Indonesia mempunyai potensi untuk menjadi bangsa dan negara besar. Persepsi pada kemampuan dan kekuatan suatu bangsa dan negara dilakukan dengan mengamati faktor-faktor obyektif, yaitu hal-hal yang bersifat kongkret (tangible) atau berwujud fisik material serta faktor non-fisik (intangible). Dalam hidup bernegara, bangsa Indonesia telah mempunyai ideologi dan wawasan bangsa. Ideologi memberikan visi yang lebih luas, dengan memperhitungkan faktor non-fisik, yaitu kondisi mental psikologis atau kejiwaan. Dalam upaya mengadaptasi kondisi geografi, bangsa Indonesia secara politik menentukan bentuk negara sebagai NKRI, yang lalu dikenal sebagai Wawasan Nusantara.
Realisasi Wawasan Nusantara itu di satu pihak menjamin persatuan nasional, keutuhan wilayah nasional dan terlindunginya sumber-sumber kekayaan alam beserta eksploitasinya. Di pihak lain, realisasi itu wajib dapat menjadi bukti kapabilitas stratejik dalam bidang kesejahteraan, keamanan nasional (termasuk di dalamnya bidang pertahanan negara), dalam rangka menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup dan kejayaan bangsa dan negara.

Kondisi ini menjadi penting, mengingat bangsa Indonesia sangat plural dan heterogen, jumlah penduduk yang besar dan tersebar luas membutuhkan ruang hidup (lebens raum) yang memadai. Kesadaran dan tuntutan akan ruang hidup ini, wajib diposisikan dalam konteks nasional, regional, atau global, dan wajib dicegah kecenderungan diposisikan dalam konteks lokal. Apabila yang terakhir ini terjadi, dalam arti beberapa bagian lokal tertentu secara bebas mengembangkan geopolitik masing-masing, maka bukan tidak mungkin NKRI akan mengalami ancaman disintegrasi. Oleh sebab itu, sekalipun seluruh rakyat dan penyelenggara negara serta segenap potensi bangsa telah berusaha menegakkan dan melestarikan NKRI, tentunya masih ada ancaman dan gangguan pada kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI. Maka negara kita memerlukan adanya Ketahanan Nasional yang tangguh dalam upaya menjamin kelangsungan hidup dan kejayaan bangsa dan negara. Era globalisasi yang terjadi saat ini ditandai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern khususnya teknologi informasi, komunikasi dan transportasi, dunia seakan-akan sudah menyatu menjadi kampung dunia (global vilage) tanpa mengenal batas negara. Kondisi itu berakibat pada aspek kehidupan bangsa dan negara yang dapat memengaruhi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak bangsa Indonesia. Era globaliasi akan membuka dan meluasnya hubungan antarnegara yang bersifat bilateral atau multilateral, memosisikan Indonesia untuk segera melaksanakan langkah- langkah konkret dalam pembangunan nasional, guna mengantisipasi dan merebut posisi pasar bebas sesuai keunggulan yang dimiliki. Kondisi itu akan sangat berpengaruh pada pola ancaman yang membahayakan kedaulatan NKRI yang semula bersifat konvensional (fisik) baik berasal dari dalam dan/atau luar negeri.
Ancaman yang bersifat multi-dimensional itu dapat berasal dari permasalahan ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya atau permasalahan pertahanan dan keamanan. Upaya mengatasi ancaman itu menjadi tanggung jawab seluruh warga negara baik sipil atau militer. Oleh sebab itu, hubungan yang harmonis antara otoritas sipil dan militer dalam rangka penyelenggaraan pertahanan negara perlu lebih ditingkatkan.
Saat ini ancaman pada kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara dalam bentuk invasi atau agresi dari luar pada NKRI kecil kemungkinannya. Walaupun kemungkinan ancaman itu tetap ada, hal ini bisa dicermati saat muncul sengketa batas wilayah (delimitasi) Blok Ambalat di Kalimantan Timur dengan Malaysia yang sampai sekarang masih bermasalah. Sebaliknya, ancaman yang berasal dari dalam negeri mendominasi konflik yang terjadi di Indonesia dewasa ini. Latar belakang konflik antara lain berasal dari konflik politik, sosial, pertentangan etnis, agama atau perebutan sumber kekayaan nasional dan masalah lokal lainnya.
Contohnya konfrontasi fisik dengan menggunakan kekerasan senjata seperti terjadi di Aceh, Papua atau Maluku tidak terlepas dari isu-isu itu di atas. Di daerah itu muncul gerakan atau organisasi yang memiliki tujuan untuk memisahkan diri dari NKRI seperti Gerakan Aceh Merdeka di Nanggroe Aceh Darussalam, dan Organisasi Papua Merdeka di Papua, dan juga Republik Maluku Selatan.
Oleh sebab itu, Negara memerlukan pendekatan pertahanan yang komprehensif dalam menghadapi setiap ancaman dengan memadukan seluruh kekuatan bangsa, baik kekuatan militer atau nirmiliter. Keterpaduan kekuatan militer dan nirmiliter adalah pengejawantahan sistem pertahanan yang dianut bangsa Indonesia, yakni sistem pertahanan yang bersifat semesta. Upaya pertahanan negara adalah tanggung jawab dan kehormatan setiap warga negara Indonesia yang diselenggarakan melalui fungsi pemerintah.

2.2.2   Jenis Pertahanan Negara

Ø  Pertahanan militer untuk menghadapi ancaman militer, dan

Ø  Pertahanan nonmiliter/nirmiliter untuk menghadapi ancaman nonmiliter/nirmiliter.

2.2.3   Jenis Ancaman Negara

Konstelasi geografi, sebagai Negara kepulauan dengan wilayah yang sangat luas, terbentang pada jalur lintasan dan transportasi internasional yang sangat strategis, berimplikasi pada munculnya peluang dan sekaligus tantangan geopolitik dan geostrategi yang besar dalam mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah. Selain itu, seiring dengan globalisasi yang merambah berbagai aspek kehidupan, ancaman pertahanan negara dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa juga semakin berkembang menjadi multi-dimensional. Untuk menghadapi ancaman yang multi-dimensional seperti dikemukakan di atas, penanganannya tidak hanya bertumpu pada kemampuan pertahanan yang berdimensi militer, tetapi juga melibatkan kemampuan pertahanan yang berdimensi nirmiliter sebagai perwujudan dari sistem pertahanan Negara yang bersifat semesta.
Berdasarkan sifat ancaman, hakikat ancaman digolongkan ke dalam ancaman militer dan ancaman nirmiliter.

  1. Ancaman Militer
Pertahanan negara dibangun untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah serta keselamatan segenap bangsa dari segala bentukan caman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, baik ancaman militer maupun non-militer. Yang dimaksud dengan ancamanmiliter adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisir yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenapbangsa. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 23 Prp Tahun 1959 tentang keadaan Bahaya yang berbunyi :
“Presiden/Panglima Tinggi Angkatan Perang menyatakan seluruh atau sebagaian dari wilayah NegaraRepublik Indonesia dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil atau keadaan darurat militer atau perang”.
Ancaman militer dapat berupa agresi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata,ancaman keamanan laut dan udara, serta konflik komunal.
2. Ancaman Non militer
Ancaman non-militer pada hakikatnya adalah ancaman yang menggunakan faktor-  faktor non-militer yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Jenis ancaman non militer dibagi menjadi dua. Pertama adalah ancaman yang berkaitan langsung dengan pertahanan negara, misalnya kesengajaan penyebaran penyakit sebagai bagian dari perang biologi. Kedua adalam ancaman non militer yang tidak berkaitan langsung dengan pertahanan negara, misalnya penyebaran penyakit secara alamiah, baik epidemik maupun pendemik.Sifat ancaman non-militer harus dihadapi pulan dengan pendekatan non-militer, sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang -Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, bahwa sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman non-militer menempatkan lembaga pemerintahan di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan dukungan oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa, sedangkan TNI sebagai pendukung.

2.3 Keamanan Negara


Keamanan nasional menunjuk ke kebijakan publik untuk memastikan keselamatan dan keamanan negara melalui penggunaan kuasa ekonomi dan militer dan penjalanan diplomasi, baik dalam damai dan perang. Secara prinsip, konsep tersebut dikembangkan di Amerika Serikat setelah Perang Dunia Kedua.
Untuk mewujudkan kemanana nasional, sebuah negara harus mempunyai keamanan ekonomi, energi, lingkungan, dan lain-lain. Ancaman keamanan tidak hanya datang dari musuh tradisional seperti negara lain, melainkan juga datang dari orang atau organisasi di luar sistem diplomatik sekarang ini seperti bandar narkoba, perusahaan multinasional, dan lembaga swadaya masyarakat yang berlainan dengan pemerintah.


2.3.1 Cara yang diambil untuk memastikan keamanan nasional termasuk:

Ø  penggunaan diplomasi untuk mencari sekutu dan mengisolasi ancaman
Ø  menggunakan kuasa ekonomi untuk melakukan atau memaksa kerja sama
Ø  menjaga angkatan bersenjata yang efektif
Ø  melakukan pertahanan sipil dan kesiapan darurat
Ø  memastikan pemulihan cepat dan perbanyakan infrastruktur kritikal
Ø  menggunakan jasa inteligen untuk mendeteksi dan mengalahkan atau mencegah ancaman dan espionase, dan melindungi informasi rahasia
Ø  menjaga budaya nasional yang tidak dikenal atau antinasionalisme, terutama di ruang hiburan utama.juga sudah menjadi komponen pendukung dalam sistem Pertahanan Negara.

2.3.2 Tugas dan Fungsi TNI

TNI memegang peranan yang penting yaitu sebagai salah satu alat negara khususnya di bidang pertahanan. TNI harus menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan kebijakan serta keputusan politik negara.
Ø  Fungsi TNI
Sebagai suatu kesatuan yang bertindak sebagai alat pertahanan negara, TNI memiliki beberapa fungsi yang diantaranya adalah :
1.      Penangkal terhadap ancaman bagi kedaulatan, keutuhan, serta keselamatan bangsa Indonesia baik itu dalam bentuk ancaman militer maupun ancaman bersenjata yang berasal dari dalam dan luar negri.
2.      Sebagai penindak lanjut terkait ancaman yang dapat mengganggu kedaulatan, keutuhan, serta keselamatan bangsa Indonesia baik dalam bentuk ancaman militer maupun bersenjata yang berasal dari dalam atau luar negri.
3.      Sebagai pemulih kondisi keamanan negara Republik Indonesia yang terganggu akibat adanya kekacauan yang mengganggu keamanan.
Ø  Tugas Pokok TNI
Selain fungsi tersebut di atas, TNI juga memiliki tugas-tugas pokok seperti :
1.      Menegakkan kedaulatan Negara
2.      Mempertahankan keutuhan wilayah negara Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945
3.      Melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia dari segala ancaman atau gangguan yang dapat membahayakan keutuhan bangsa.
Untuk melakukan tugas-tugas pokok TNI tersebut dilakukan dengan :
Ø  Operasi militer untuk perang
Ø  Operasi militer selain perang, seperti :
·         Mengatasi gerakan separatis bersenjata, pemberontakan bersenjata, serta aksi terorisme.
·         Mengamankan wilayah-wilayah perbatasan serta object vital nasional yang strategis
·         Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai denag kebijakan politik luar negeri
·         Mengamankan presiden, wakil presiden dan keluarganya
·         Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya sesuai dengan sistem pertahanan semesta
·         Membantu tugas pemerintah daerah
·         Membantu tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan tugas keamanan serta ketertiban di masyarakat sesuai dengan Undang-undang.
·         Membantu dalam kegiatan pengamanan tamu negara yang setingkat kepala negara dan wakil pemerintahan asing yang sedang berada di Indonesia
·         Membantu penanggulangan bencana alam, pengungsian, serta pemberian bantuan kemanusiaan
·         Membantu pencarian serta pertolongan dalam kecelakaan
·         Membantu dalam mengamankan kegiatan pelayaran dan penerbangan dari tindak kejahatan seperti pembajakan, penyelundupan, serta perampokan.



2.3.3 Tugas Dan Fungsi Polri


Ø  Fungsi Polri
Dalam upaya menjaga keamanan di dalam negri, Polri memiliki beberapa fungsi seperti :
1.      Menyelenggarakan keamanan dan ketertiban masyarakat
2.      Menegakkan hukum yang berlaku
3.      Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat.
Ø  Tugas Polri
Tugas utama Polri adalah menjaga dan memelihara keamanan dalam negri, dimana dalam menjalankannya tugas polri tersebut dibagi dalam 2 golongan, yaitu :
·         Tugas represif, yaitu Melaksanakan segala peraturan maupun perintah dari pihak yang berkuasa pada saat terjadi peristiwa pelanggaran hukum.
·         Tugas preventif, yaitu menjaga serta mengawasi agar tidak terjadi pelanggaran hukum oleh siapapun.
·         Menurut Undang-Undang No. 2 tahun 2002 pasal 13 menjelaskan bahwa polri memiliki tugas antara lain adalah :
o   Memelihara kamtibmas
o   Penegakan hukum yang berlaku
o   Memberikan pengayoman, perlindungan, serta pelayanan bagi masyarakat
o   Sedangkan menurut Undang-Undang No. 2 tahun 2002 pasal 14 telah menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugas pokoknya yaitu menjaga keamanan dalam negri, Polri memiliki beberapa tugas seperti :
·       Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, serta patroli terkait kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
·       Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
·       Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi ., kesadaran hukum, serta ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
·       Ikut serta dalam pembinaan hukum nasional
·       Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
·       Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
·       Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
·       Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian
·       Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
·       Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
·       Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Tugas dan fungsi TNI POLRI menurut UUD 1945 di atas tidak akan dapat dilakukan tanpa peran serta masyarakat Indonesia serta fungsi DPR dan fungsi MPR sebagai pengawas.

2.4  Hak dan Kewajiban Warga Negara Menurut UUD 1945

 2.4.1 Hak Warga Negara Indonesia :

Ø  Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak : “Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” (pasal 27 ayat 2).
Ø  Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”(pasal 28A).
Ø  Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (pasal 28B ayat 1).
Ø  Hak atas kelangsungan hidup. “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan Berkembang”
Ø  Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. (pasal 28C ayat 1)
Ø  Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. (pasal 28C ayat 2).
Ø  Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.(pasal 28D ayat 1).
Ø  Hak untuk mempunyai hak milik pribadi Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani,hak beragama, hak untuk tidak diperbudak,
Ø  Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut  atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. (pasal 28I ayat 1).

2.4.2   Kewajiban Warga Negara 

Kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan atau keharusan melaksanakannya.Kita sebagai masyarakat yang tinggal disuatu negara mempunyai kewajiban sebagai warga negara.

Berikut ini adalah kewajiban warga negara Indonesia:
Ø  Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi   : “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahandan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.
Ø  Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 menyatakan  : “setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upayapembelaan negara”.
Ø  Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1 mengatakan : Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain.
Ø  Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28J ayat 2 menyatakan : “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya,setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”
Ø  Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat (1) UUD 1945. menyatakan: “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

2.4.3 Hak dan Kewajiban telah dicantumkan dalam UUD 1945

1.  Pasal 26, ayat (1), yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dan pada ayat (2), syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang.
2.  Pasal 27, ayat (1), segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu. Pada ayat (2), taip-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
3.  Pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
4.  Pasal 30, ayat (1), hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Dan ayat (2) menyatakan pengaturan lebih lanjut diatur dengan undang-undang.


PENUTUP

3.1 Kesimpulan

          Bela negara adalah sikap dan perilaku warga Negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak dan Kewajiban bela negara tertera dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (3) yang menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”.
Bentuk-bentuk usaha bela negara Menurut pasal 9 ayat 2 UU Nomor 3 Tahun 2002, keikutsertaan warga Negara dalam upaya bela Negara diselenggarakan melalui : pendidikan kewarganegaraan, Pelatihan Dasar Kemiliteran, Pengabdian sebagai Prajurit TNI, pengabdian sesuai Profesi. Salah satu usaha bela negara adalah pengabdian sesuai profesi, yaitu seorang warga negara dapat membantu atau membela negaranya dengan profesinya.
Usaha bela negara dapat dilakukan diberbagai lingkungan, salah satunya adalah lingkungan sekolah. Upaya bela negara yang dapat dilakukan di lingkungan sekolah adalah : a) Mengikuti upacara bendera, b) Rajin belajar, c) Menciptakan keamanan dan ketertiban lingkungan, d) Mengikuti pendidikan bela Negara, e) Menghindari pertengkaran antar pelajar

3.2 Saran

Sebagai warga negara hendaklah kita menjaga nama bangsa ini dengan baik yaitu dengan cara ikut serta dalam upaya bela negara. Upaya bela negara dapat dilakukan di lingkungan masyarakat seperti siskamling. Siskamling merupakan pertahanan sebuah desa dari tindak kejahatan. Siskamling juga merupakan salah satu upaya masyarakat untuk membantu aparat untuk berjaga-jaga atau untuk mengisi keterbatasan jumlah aparat keamanan yang berjaga, warga atau masyarakat sekitar menjaga keamanan dengan mandiri apabila tidak terdapat aparat yang berjaga.
Selain di lingkungan masyarakat terdapat juga upaya bela negara di lingkungan sekolah yaitu upaya bela negara yang dilakukan oleh para siswa, seperti Rajin belajar. Dengan rajin belajar berarti siswa tersebut sudah mengikuti upaya bela negara, karena siswa tersebut akan dapat menjadi berguna bangsa dan negara karena ilmu yang dimilikinya.
Demikian tugas makalah bela negara dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan penulisan. Saya berterima kasih kepada teman-teman saya yang telah membantu saya dalam membuat makalah ini, semoga makalah ini dapat berguna untuk yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA